Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, materiality assessment menjadi fondasi utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Tanpa proses ini, laporan berisiko hanya menjadi dokumen formalitas panjang, rapi, tetapi tidak relevan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, memahami langkah menyusun materiality assessment secara tepat bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi organisasi yang ingin bertahan dan dipercaya dalam jangka panjang.
Mengapa Materiality Assessment Menjadi Kunci?
Dalam konteks keberlanjutan, materialitas tidak sekadar soal angka atau dampak finansial. Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan materialitas sebagai isu yang mencerminkan dampak signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial, atau yang secara substantif memengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para pakar tata kelola keberlanjutan yang menekankan bahwa laporan keberlanjutan yang baik harus berangkat dari isu paling relevan, bukan dari daftar topik yang “sedang tren”. Tanpa penilaian materialitas yang kuat, perusahaan berisiko kehilangan fokus dan kredibilitas.
Di Indonesia, urgensi ini diperkuat oleh POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan secara bertahap. Regulasi ini secara implisit menuntut perusahaan memahami isu material yang benar-benar berdampak.
Kerangka Regulasi dan Standar yang Relevan
Sebelum masuk ke praktik, penting memahami rujukan utama yang lazim digunakan:
- GRI Standards – Menjadi standar global paling banyak digunakan untuk laporan keberlanjutan, dengan pendekatan impact-based materiality.
- IFRS S1 dan S2 (ISSB) – Menekankan financial materiality, terutama risiko dan peluang keberlanjutan yang berdampak pada kinerja keuangan.
- POJK 51/2017 dan SEOJK terkait – Memberi kerangka kewajiban pelaporan di Indonesia.
- ISO 26000 – Memberikan panduan tanggung jawab sosial organisasi, meski tidak bersifat sertifikasi.
Memahami standar ini membantu perusahaan menentukan pendekatan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga : Langkah Awal Menyusun Strategi Keberlanjutan Perusahaan
Langkah Menyusun Materiality Assessment secara Praktis
Berikut langkah menyusun materiality assessment yang dapat diterapkan secara sistematis dan realistis:
1. Mengidentifikasi Isu Keberlanjutan yang Relevan
Langkah awal adalah menyusun long list isu keberlanjutan. Sumbernya bisa berasal dari:
- Standar GRI dan ISSB
- Regulasi nasional dan internasional
- Analisis industri sejenis
- Risiko operasional dan rantai pasok internal
Pada tahap ini, perusahaan belum menilai prioritas, melainkan memastikan tidak ada isu penting yang terlewat.
2. Mengidentifikasi dan Memetakan Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan (stakeholders) dapat mencakup investor, karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, hingga komunitas lokal. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda.
Pemetaan ini penting karena materialitas bukan hanya soal dampak perusahaan, tetapi juga tentang persepsi dan kebutuhan pihak yang terdampak.
3. Mengumpulkan Masukan Stakeholder
Masukan dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, focus group discussion, atau analisis keluhan dan umpan balik yang sudah ada. Pendekatan ini mencerminkan prinsip stakeholder inclusiveness yang dianjurkan GRI.
Kualitas data lebih penting daripada kuantitas. Diskusi mendalam sering kali lebih bernilai dibanding survei massal tanpa konteks.
4. Menilai Dampak dan Kepentingan
Pada tahap ini, setiap isu dinilai dari dua sisi utama:
- Tingkat dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial
- Tingkat kepentingan bagi pemangku kepentingan
Penilaian bisa menggunakan skala kuantitatif atau kualitatif, asalkan metodologinya konsisten dan terdokumentasi.
5. Menyusun dan Memvalidasi Materiality Matrix
Hasil penilaian kemudian dituangkan dalam materiality matrix. Inilah inti dari panduan praktis menyusun materiality matrix sebuah visualisasi yang menunjukkan isu prioritas tinggi.
Validasi internal oleh manajemen puncak sangat krusial agar hasilnya selaras dengan strategi bisnis dan pengambilan keputusan.
6. Integrasi ke dalam Laporan dan Strategi
Isu material tidak boleh berhenti di laporan. Idealnya, isu tersebut menjadi dasar penetapan target, kebijakan, dan program keberlanjutan perusahaan.
Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari
Banyak organisasi terjebak pada pendekatan copy-paste dari laporan perusahaan lain. Selain itu, kurangnya dokumentasi metodologi dan minimnya pelibatan stakeholder juga menjadi kelemahan umum yang dapat menurunkan kredibilitas laporan
FAQ’s
Apakah materiality assessment wajib untuk semua perusahaan?
Secara regulasi, kewajiban utama berlaku bagi sektor tertentu. Namun, secara praktik, proses ini relevan bagi semua organisasi yang ingin menyusun laporan keberlanjutan berkualitas.
Seberapa sering materiality assessment perlu diperbarui?
Idealnya dilakukan secara berkala, minimal setiap dua atau tiga tahun, atau saat terjadi perubahan signifikan dalam bisnis dan regulasi.
Apakah perusahaan kecil perlu membuat materiality matrix?
Ya, meskipun dengan pendekatan yang lebih sederhana dan proporsional terhadap skala usaha.
Kesimpulan
Materiality assessment bukan sekadar kewajiban pelaporan, melainkan alat strategis untuk memahami dampak dan prioritas bisnis. Dengan mengikuti langkah menyusun materiality assessment secara sistematis dan menerapkan panduan praktis menyusun materiality matrix, perusahaan dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang relevan, kredibel, dan bernilai bagi semua pemangku kepentingan.
Ingin menyusun materiality assessment yang selaras dengan standar GRI dan regulasi Indonesia? Mulailah dengan evaluasi sederhana hari ini, atau libatkan tim profesional agar laporan keberlanjutan Anda benar-benar berdampak.