ESG untuk sektor manufaktur dan jasa tidak bisa dipahami dengan pendekatan yang sama. Masing-masing sektor menghadapi sumber risiko, tekanan regulasi, dan prioritas keberlanjutan yang berbeda. Di Indonesia, perbedaan itu makin penting karena kewajiban dan ekspektasi pasar sudah bergerak ke arah yang lebih spesifik. OJK melalui POJK 51/POJK.03/2017 menempatkan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
Karena itu, perbedaan fokus isu ESG pada manufaktur dan sektor jasa bukan sekadar soal siapa yang lebih “hijau”. Yang lebih menentukan adalah di mana dampak utama bisnis muncul, risiko apa yang paling material, dan data apa yang harus dibuktikan. Panduan ISSB dari IFRS Foundation menegaskan bahwa identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan perlu mempertimbangkan karakter industri, model bisnis, dan aktivitas ekonomi masing-masing entitas.
Mengapa ESG untuk Sektor Manufaktur dan Jasa Tidak Bisa Disamakan
Sektor manufaktur biasanya berhadapan langsung dengan dampak fisik terhadap lingkungan. Aktivitas produksi menyentuh energi, air, bahan baku, emisi, limbah, dan keselamatan kerja. Itu sebabnya regulasi lingkungan menjadi sangat relevan. UU Nomor 32 Tahun 2009 menjadi fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur lebih teknis soal persetujuan lingkungan, mutu air, mutu udara, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif.
Sebaliknya, sektor jasa sering tidak menghasilkan dampak fisik sebesar pabrik, tetapi sangat bergantung pada kepercayaan, tata kelola, mutu layanan, dan pengelolaan data. Karena itu, aspek social dan governance biasanya lebih dominan. Pada bisnis keuangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan digital, satu insiden kebocoran data atau lemahnya pengawasan internal bisa berdampak besar terhadap reputasi dan posisi hukum perusahaan. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperjelas bahwa pemrosesan data pribadi membawa kewajiban, hak subjek data, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.
Fokus ESG pada Sektor Manufaktur: Lingkungan, Limbah, dan Operasional
Pada manufaktur, pembahasan ESG hampir selalu dimulai dari aspek lingkungan. Bukan karena pilar lain tidak penting, tetapi karena operasi inti perusahaan memang menghasilkan jejak yang lebih mudah diukur. Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa Sertifikasi Industri Hijau menilai efisiensi bahan baku, energi, pengelolaan limbah, dan aspek manajemen perusahaan berdasarkan standar industri hijau. Artinya, bagi manufaktur, ESG berkaitan langsung dengan proses produksi dan daya saing.
Isu yang biasanya paling material pada sektor manufaktur meliputi:
- Energi dan emisi
Perusahaan perlu melihat konsumsi energi, efisiensi proses, dan potensi emisi dari kegiatan produksi karena isu ini langsung melekat pada operasi inti. - Air, limbah, dan bahan berbahaya
Pengelolaan air limbah dan limbah B3 menjadi area sensitif karena berkaitan erat dengan izin lingkungan dan pengawasan. - Rantai pasok dan keselamatan kerja
Risiko ESG manufaktur tidak berhenti di area pabrik. Pemasok, asal bahan baku, dan standar keselamatan kerja ikut memengaruhi kualitas implementasi ESG.
Sudut pandang ini juga terlihat dalam riset akademik Indonesia. Studi pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2021 sampai 2023 menunjukkan bahwa pengungkapan ESG diperlakukan sebagai bagian dari informasi nonkeuangan yang terkait dengan kinerja perusahaan, walau tingkat pengungkapan dan kesiapan antar perusahaan masih beragam.
Fokus ESG pada Sektor Jasa: Tata Kelola, Data, dan Kepercayaan
Pada sektor jasa, prioritasnya sering bergeser. Isu lingkungan tetap relevan, tetapi biasanya bukan satu-satunya pusat perhatian dalam operasi harian. Banyak perusahaan jasa menjual layanan, sistem, informasi, atau pengalaman pelanggan. Karena itu, mutu tata kelola, keamanan informasi, etika bisnis, dan kualitas SDM menjadi lebih menentukan.
Untuk sektor jasa keuangan, arahnya bahkan lebih tegas. OJK tidak hanya mengatur penerapan keuangan berkelanjutan melalui POJK 51/2017, tetapi juga menerbitkan pedoman teknis implementasi bagi sektor perbankan. Pada 2026, OJK merilis Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) untuk menilai dampak risiko iklim terhadap kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan perbankan. Ini menunjukkan bahwa pada sektor jasa, isu lingkungan sering hadir melalui risiko pembiayaan, portofolio, dan ketahanan bisnis, bukan hanya dari jejak operasional langsung.
Isu yang biasanya paling material pada sektor jasa meliputi:
- Pelindungan data dan keamanan informasi
Sangat penting bagi sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan digital karena pelanggaran data bisa langsung memukul kepercayaan publik. - Tata kelola dan etika bisnis
Konflik kepentingan, kualitas pengawasan, dan transparansi pengambilan keputusan sering menjadi inti penilaian governance. - Kualitas layanan dan kompetensi SDM
Dalam bisnis jasa, nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi, keterampilan pekerja, dan konsistensi layanan.
Riset lokal juga mendukung perbedaan fokus ini. Studi pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya pengungkapan ESG pada sektor jasa yang berbasis layanan, sementara kajian pada sektor perbankan menempatkan integrasi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari strategi dan pengambilan keputusan bisnis.
Cara Menentukan Prioritas ESG untuk Sektor Manufaktur dan Jasa
Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah perusahaan menyusun laporan keberlanjutan lebih dulu, lalu baru mencari isu yang ingin dimasukkan. Padahal, Lampiran II POJK 51/2017 menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan setidaknya perlu menjelaskan strategi, pengelolaan risiko, dan kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan. Jadi, langkah awal yang lebih tepat adalah memetakan isu yang paling material bagi model bisnis perusahaan.
Untuk manufaktur, titik awalnya biasanya energi, emisi, air, limbah, bahan baku, dan keselamatan kerja. Untuk jasa, titik awalnya biasanya tata kelola, pelindungan data, mutu layanan, integritas proses, dan kapasitas SDM. Setelah peta isu itu jelas, perusahaan baru lebih mudah menetapkan indikator, target, dan bentuk pelaporan yang relevan. Pendekatan ini lebih masuk akal daripada menyalin daftar isu dari sektor lain.
FAQ’s
Apakah semua perusahaan harus memakai fokus ESG yang sama?
Tidak. ISSB menekankan bahwa risiko dan peluang keberlanjutan perlu dinilai berdasarkan industri, model bisnis, dan aktivitas perusahaan masing-masing.
Apakah sektor jasa boleh menganggap isu lingkungan tidak penting?
Tidak. Pada sektor jasa, isu lingkungan sering muncul melalui gedung, energi, infrastruktur digital, pembiayaan, investasi, dan risiko iklim tidak langsung. OJK bahkan sudah menerbitkan CBRA 2026 untuk menilai dampak risiko iklim pada perbankan.
Kapan perusahaan perlu mulai memetakan isu ESG ?
Sebaiknya sebelum menyusun laporan keberlanjutan, atau ketika mulai menghadapi tuntutan regulator, investor, klien besar, dan pasar ekspor. Semakin cepat dipetakan, semakin kecil risiko salah prioritas.
Kesimpulan
Perbedaan fokus ESG pada sektor manufaktur dan jasa lahir dari perbedaan sumber dampak dan sumber risiko. Manufaktur lebih dekat dengan isu emisi, limbah, energi, air, dan keselamatan kerja. Sektor jasa lebih banyak diuji pada tata kelola, pelindungan data, kualitas layanan, dan kepercayaan publik. Jika perusahaan memahami peta ini sejak awal, strategi keberlanjutannya akan lebih relevan, lebih efisien, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Ingin Konsultasi atau Diskusi Lebih Lanjut terkait Strategi ESG yang Relevan? Setiap sektor punya tantangan ESG yang berbeda, jadi pendekatannya juga tidak bisa disamaratakan. Bila Anda ingin membahas isu yang paling material bagi bisnis Anda, mulai dari aspek lingkungan, tata kelola, hingga kesiapan pelaporan, diskusi yang terarah sejak awal akan membantu perusahaan mengambil langkah yang lebih tepat, realistis, dan sesuai dengan karakter usahanya.