Banyak organisasi masih memperlakukan audit kinerja sebagai dokumen evaluasi yang selesai dibahas setelah laporan terbit. Padahal, nilai paling strategis dari audit justru muncul ketika temuannya dipakai untuk menyusun prioritas belanja, memperbaiki desain program, dan menata ulang target kinerja tahun berikutnya. Dalam konteks itu, menghubungkan hasil audit kinerja dengan proses budgeting bukan sekadar urusan administrasi, tetapi cara agar anggaran baru benar-benar belajar dari kenyataan operasional tahun berjalan. Dalam praktik Indonesia, pendekatan ini paling kuat pijakannya pada sektor publik karena kerangka penganggaran nasional memang bergerak dalam logika kinerja, akuntabilitas, dan hasil.
Berdasarkan Pedoman Audit Kinerja BPK, audit kinerja menilai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas atas pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sementara itu, SPKN menjadi standar pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artinya, ketika auditor menemukan biaya yang tidak proporsional, proses yang lambat, atau program yang hasilnya tidak sebanding dengan sumber daya yang dipakai, temuan itu sebenarnya sudah berbicara langsung kepada penyusun anggaran. Ia memberi sinyal tentang pos mana yang perlu dipertahankan, dikoreksi, dikurangi, atau bahkan dihentikan.
Mengapa Temuan Audit Harus Masuk ke Ruang Penyusunan Anggaran
Masalah yang sering muncul bukan ketiadaan data, melainkan kegagalan menerjemahkan data audit menjadi keputusan anggaran. Laporan audit kinerja sering dibaca sebagai catatan kesalahan, bukan sebagai bahan untuk menilai apakah struktur belanja saat ini masih masuk akal. Akibatnya, unit kerja cenderung mengulang pola alokasi lama hanya dengan sedikit penyesuaian nominal. Padahal, menurut OECD, performance budgeting adalah penggunaan sistematis informasi kinerja untuk menginformasikan keputusan anggaran, baik sebagai masukan langsung terhadap alokasi maupun sebagai konteks dalam perencanaan anggaran. Dengan kata lain, anggaran yang baik tidak disusun semata dari kebiasaan serapan, tetapi dari bukti tentang apa yang benar-benar bekerja.
Di sinilah audit kinerja menjadi penting. Temuan tentang proses yang tidak efisien tidak selalu berarti anggaran harus dipotong. Bisa jadi justru dibutuhkan investasi baru pada sistem, pelatihan, atau penguatan pengendalian agar biaya berulang menurun di tahun berikutnya. Sebaliknya, bila audit menunjukkan sebuah program menyerap banyak dana tetapi hasilnya lemah, organisasi punya dasar yang lebih kuat untuk menahan ekspansi anggaran. Jadi, menggunakan temuan audit kinerja untuk perencanaan anggaran menuntut pembacaan yang lebih cermat daripada sekadar memberi label “temuan” dan “tindak lanjut”.
Titik Temu Audit Kinerja dan Proses Budgeting
Secara regulatif, hubungan itu bukan asumsi. PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran menjadi dasar hukum penyusunan RKA-K/L dan menggantikan PP Nomor 90 Tahun 2010. Lalu PMK Nomor 62 Tahun 2023 menempatkan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran dalam satu bab tersendiri, termasuk evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa proses anggaran tidak dipandang selesai pada saat dokumen disahkan, tetapi harus dikaitkan dengan hasil dan evaluasi.
Kalau dibawa ke praktik, titik temunya biasanya muncul sebelum pagu final dikunci. Pada fase itu, manajemen seharusnya tidak hanya menanyakan berapa tambahan dana yang dibutuhkan unit kerja, tetapi juga apa pembelajaran paling mahal dari tahun berjalan. Apakah target gagal karena desain program salah, indikator terlalu longgar, proses pengadaan lambat, atau kapasitas pelaksana belum memadai? Jawaban atas pertanyaan semacam ini membantu memisahkan mana persoalan yang cukup dibenahi lewat disiplin operasional, dan mana yang memang perlu diterjemahkan menjadi perubahan struktur anggaran. Pendekatan seperti ini juga selaras dengan praktik baik OECD yang menekankan perlunya tujuan yang jelas, informasi kinerja yang bermakna, dan peran yang tegas dalam siklus anggaran.
Cara Menerjemahkan Temuan Audit Menjadi Alokasi yang Lebih Tepat
Agar audit tidak berhenti sebagai arsip, ada empat langkah yang lazim dipakai manajemen yang serius memanfaatkan hasil pemeriksaan.
- Pisahkan temuan yang berdampak pada biaya dari temuan yang murni prosedural.
Tidak semua temuan memerlukan revisi anggaran. Tetapi temuan yang memengaruhi biaya, produktivitas, atau keluaran harus masuk ke diskusi budgeting. - Baca akar masalah, bukan hanya gejalanya.
Program yang boros belum tentu perlu dipangkas bila pemborosan lahir dari sistem kerja yang usang. Dalam kasus seperti itu, belanja perbaikan justru bisa lebih rasional daripada pemotongan membabi buta. Ini sejalan dengan pandangan OECD bahwa informasi kinerja harus dipakai untuk memperbaiki kualitas keputusan, bukan sekadar menjadi alat pelaporan. - Hubungkan rekomendasi audit dengan target keluaran tahun depan.
Ketika rekomendasi audit diterjemahkan menjadi target yang lebih tajam, anggaran menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan. PMK 62 Tahun 2023 sendiri menempatkan evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari kerangka resmi pengelolaan anggaran. - Tetapkan siapa yang bertanggung jawab sebelum pembahasan anggaran selesai.
Salah satu kelemahan implementasi performance-based budgeting di Indonesia, menurut systematic literature review tahun 2025, adalah kualitas data, kapasitas kelembagaan, dan resistensi politik yang masih membatasi efektivitasnya. Karena itu, tanpa penanggung jawab yang jelas, temuan audit mudah berubah menjadi catatan yang tidak pernah benar-benar memengaruhi anggaran.
Risiko Jika Audit dan Anggaran Berjalan Sendiri-Sendiri
Ketika hasil audit tidak terhubung ke penyusunan budget, organisasi biasanya terjebak pada dua kesalahan sekaligus. Pertama, anggaran yang tidak efektif terus diwariskan karena dianggap normal. Kedua, unit yang sebenarnya butuh dukungan perbaikan justru tetap kekurangan sumber daya karena pembahasan anggaran tidak memakai bukti kinerja yang cukup. Dalam jangka panjang, pola ini membuat anggaran terlihat tertib di atas kertas, tetapi lemah sebagai alat pengendalian dan pembelajaran. Kajian OECD dan literatur akademik juga menunjukkan bahwa performance budgeting gagal memberi dampak berarti jika informasi kinerja hanya formalitas dan tidak digunakan sungguh-sungguh dalam pengambilan keputusan.
FAQ’s
Apakah semua temuan audit kinerja harus mengubah anggaran tahun berikutnya?
Tidak. Temuan yang sifatnya administratif atau bisa diselesaikan melalui pengawasan internal belum tentu memerlukan perubahan alokasi. Perubahan anggaran lebih relevan bila temuan menyentuh biaya, desain program, kapasitas pelaksanaan, atau efektivitas hasil.
Kapan waktu terbaik membawa hasil audit ke proses budgeting?
Waktu terbaik adalah sebelum asumsi, prioritas, dan target anggaran difinalkan. Kerangka dalam PMK 62 Tahun 2023 menunjukkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terkait langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Bagaimana jika unit kerja merasa audit hanya mencari kesalahan?
Itu biasanya terjadi ketika audit dibaca sebagai alat koreksi semata. Padahal audit kinerja dirancang untuk menilai kehematan, efisiensi, dan efektivitas, sehingga seharusnya dipakai sebagai dasar memperbaiki keputusan manajerial, termasuk keputusan anggaran.
Kesimpulan
Pada akhirnya, budget yang sehat bukan budget yang sekadar rapi dalam angka, tetapi budget yang lahir dari pembelajaran yang jujur. Audit kinerja memberi organisasi peta tentang apa yang boros, apa yang efektif, dan apa yang perlu didesain ulang. Jika temuan itu dibawa masuk ke meja penyusunan anggaran, keputusan belanja akan lebih rasional, lebih terukur, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut terkait topik ini? Pembahasan yang tepat sejak tahap evaluasi bisa membantu organisasi menyusun budget tahun berikutnya dengan dasar yang lebih kuat dan tidak sekadar mengulang pola lama.