Komite keberlanjutan kini semakin penting karena isu ESG tidak lagi berhenti pada laporan tahunan, program sosial, atau kampanye reputasi. Perusahaan perlu memastikan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola masuk ke proses pengambilan keputusan. Di sinilah peran komite keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan menjadi krusial: membantu direksi dan dewan komisaris mengawasi strategi, risiko, target, serta pelaporan keberlanjutan secara lebih terstruktur.
Dalam konteks Indonesia, urgensi ini sejalan dengan arah regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Menurut ketentuan dalam POJK 51/POJK.03/2017, Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan prinsip yang mencakup strategi bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi informatif, serta koordinasi dan kolaborasi.
Mengapa Komite Keberlanjutan Dibutuhkan dalam Tata Kelola ESG ?
Banyak perusahaan sudah memiliki program lingkungan atau sosial, tetapi belum tentu memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Akibatnya, isu keberlanjutan sering tersebar di berbagai unit: legal, keuangan, operasional, komunikasi, human capital, hingga risiko. Tanpa forum khusus, koordinasi mudah terputus.
Komite keberlanjutan berfungsi sebagai penghubung antara strategi bisnis dan agenda ESG. Komite ini membantu perusahaan membaca isu material, menilai risiko, menyusun prioritas, dan memastikan target keberlanjutan tidak hanya menjadi narasi pemasaran.
Pandangan ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola internasional. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 menjelaskan bahwa beberapa dewan membentuk komite keberlanjutan untuk memberi masukan terkait risiko, peluang, tujuan, dan strategi sosial-lingkungan, termasuk isu iklim. Namun, OECD juga menegaskan bahwa tanggung jawab akhir tetap berada pada dewan secara keseluruhan.
Mandat Komite Harus Jelas, Bukan Sekadar Nama
Membentuk komite keberlanjutan dan mandatnya perlu dilakukan secara hati-hati. Nama komite saja tidak cukup. Perusahaan perlu menentukan ruang lingkup kerja, hubungan dengan direksi, jalur pelaporan, frekuensi rapat, indikator kinerja, dan akses terhadap data.
Dalam praktiknya, mandat komite dapat mencakup beberapa fungsi utama. Komite dapat meninjau strategi keberlanjutan, mengawasi pencapaian target ESG, mengevaluasi risiko sosial dan lingkungan, memastikan kualitas data laporan keberlanjutan, serta memberi rekomendasi kepada direksi atau dewan komisaris.
Yang sering keliru, komite keberlanjutan diperlakukan seperti panitia acara. Padahal, fungsinya lebih strategis. Komite ini perlu memahami dampak keberlanjutan terhadap biaya modal, kepatuhan, reputasi, rantai pasok, operasional, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
Hubungannya dengan Laporan Keberlanjutan
Komite keberlanjutan juga berperan penting dalam menjaga kualitas laporan. Berdasarkan penjelasan SEOJK 16/SEOJK.04/2021, Laporan Keberlanjutan paling sedikit memuat strategi keberlanjutan, ikhtisar aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, penjelasan direksi, tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, serta verifikasi tertulis dari pihak independen jika ada.
Artinya, laporan keberlanjutan bukan sekadar dokumen komunikasi. Laporan tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola isu strategis. Jika tata kelola keberlanjutan lemah, isi laporan biasanya ikut lemah: target tidak jelas, data tidak konsisten, risiko tidak dipetakan, dan narasi terlalu umum.
Komite keberlanjutan dapat membantu memastikan bahwa laporan tidak jatuh menjadi greenwashing. Caranya dengan meminta data yang dapat ditelusuri, meninjau metode pengukuran, menyelaraskan informasi antarunit, dan memastikan klaim keberlanjutan sesuai bukti.
Posisi Komite dalam Struktur Perusahaan
Tidak semua perusahaan harus memakai struktur yang sama. Pada perusahaan besar atau emiten, komite keberlanjutan dapat berada di bawah dewan komisaris atau menjadi komite khusus yang membantu pengawasan. Pada perusahaan yang lebih kecil, fungsi tersebut bisa dijalankan oleh tim lintas fungsi yang melapor kepada direksi.
Pilihan struktur harus mengikuti tingkat risiko, sektor usaha, ekspektasi investor, dan kompleksitas operasional. Perusahaan berbasis sumber daya alam, manufaktur, energi, konstruksi, keuangan, atau rantai pasok global biasanya membutuhkan pengawasan keberlanjutan yang lebih kuat.
Berdasarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II OJK 2021–2025, OJK mendorong pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. Arah ini menunjukkan bahwa ESG semakin dipandang sebagai bagian dari sistem bisnis, bukan agenda tambahan.
Risiko Jika Perusahaan Tidak Memiliki Pengawasan ESG
Tanpa pengawasan yang jelas, perusahaan dapat menghadapi risiko yang tidak langsung terlihat. Misalnya, klaim keberlanjutan tidak didukung data, laporan tidak konsisten dengan praktik lapangan, atau target emisi dan sosial tidak memiliki penanggung jawab.
Risiko lainnya muncul ketika investor, kreditur, regulator, atau mitra bisnis meminta informasi ESG yang lebih rinci. Jika perusahaan tidak siap, proses pembiayaan, tender, kerja sama, atau penilaian reputasi dapat terganggu.
IFRS S1 juga menempatkan tata kelola sebagai salah satu pilar utama pengungkapan keberlanjutan. Standar ini meminta entitas mengungkap proses, kontrol, dan prosedur tata kelola untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko serta peluang keberlanjutan.
FAQ’s
Apakah semua perusahaan wajib memiliki komite keberlanjutan?
Tidak selalu. Regulasi OJK mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan bagi pihak tertentu, tetapi pembentukan komite khusus bergantung pada kebutuhan, skala, dan kompleksitas perusahaan.
Siapa yang idealnya masuk dalam komite keberlanjutan?
Anggotanya sebaiknya berasal dari fungsi yang relevan, seperti risiko, keuangan, legal, operasional, SDM, komunikasi, dan keberlanjutan. Untuk perusahaan tertentu, keterlibatan direksi atau komisaris menjadi penting agar rekomendasi komite memiliki bobot strategis.
Apa bedanya komite keberlanjutan dengan tim CSR?
Tim CSR biasanya fokus pada program sosial dan komunitas. Komite keberlanjutan memiliki cakupan lebih luas, termasuk risiko lingkungan, tata kelola, pelaporan, target ESG, kepatuhan, dan dampaknya terhadap strategi bisnis.
Kapan perusahaan sebaiknya mulai membentuk komite ini?
Perusahaan sebaiknya mulai mempertimbangkannya ketika isu ESG sudah memengaruhi pembiayaan, tender, rantai pasok, reputasi, kewajiban pelaporan, atau ekspektasi pemegang saham.
Kesimpulan
Komite keberlanjutan membantu perusahaan mengubah ESG dari sekadar wacana menjadi mekanisme tata kelola yang terukur. Perannya bukan mengambil alih tanggung jawab direksi atau dewan komisaris, melainkan memperkuat kualitas pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan.
Bagi perusahaan yang ingin serius membangun tata kelola ESG, langkah awalnya bukan langsung membuat laporan tebal. Mulailah dengan memetakan risiko, menentukan mandat, menyusun struktur pengawasan, lalu memastikan data dan target dapat dipertanggungjawabkan.
Ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut terkait pembentukan komite keberlanjutan dan mandatnya? Anda dapat mulai dengan meninjau struktur tata kelola yang ada, lalu melihat apakah fungsi ESG perusahaan sudah cukup kuat untuk menjawab kebutuhan regulator, investor, dan pemangku kepentingan.