Kontrak audit bukan sekadar dokumen administratif sebelum pekerjaan dimulai. Bagi perusahaan, dokumen ini menjadi pagar awal agar ekspektasi manajemen, auditor, komite audit, dan pemilik kepentingan berada pada jalur yang sama. Karena itu, memahami poin penting dalam kontrak audit laporan keuangan sangat krusial sebelum perusahaan menandatangani perikatan dengan Kantor Akuntan Publik.
Dalam praktiknya, banyak masalah audit bukan muncul karena auditor tidak bekerja, melainkan karena ruang lingkup, jadwal, data, tanggung jawab, dan bentuk laporan tidak disepakati secara cukup jelas sejak awal. Berdasarkan SA 210 Revisi 2021 dari IAPI, auditor perlu menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kesepakatan itu harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk tertulis lain yang sesuai.
Mengapa Kontrak Audit Tidak Boleh Dibaca Sekilas?
Perusahaan sering fokus pada nama KAP, reputasi partner, dan besaran fee. Hal itu wajar, tetapi belum cukup. Kontrak audit menentukan bagaimana audit dilakukan, dokumen apa yang perlu disiapkan, siapa yang bertanggung jawab, kapan pekerjaan berlangsung, dan seperti apa keluaran akhirnya.
Menurut ketentuan dalam SA 210, isi perikatan audit setidaknya mencakup tujuan dan ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, serta acuan terhadap bentuk dan isi laporan auditor. Standar ini berlaku untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.
Dengan kata lain, kontrak audit bukan hanya urusan legal. Dokumen ini juga menjadi alat tata kelola. Jika kontrak dibuat terlalu umum, perusahaan dapat menghadapi risiko keterlambatan audit, tambahan biaya, ketegangan komunikasi, bahkan salah paham terhadap opini auditor.
Ruang Lingkup Harus Tegas sejak Awal
Bagian pertama yang wajib dicermati adalah ruang lingkup pekerjaan. Perusahaan perlu memastikan apakah audit mencakup satu entitas, beberapa cabang, laporan konsolidasian, anak perusahaan, atau hanya laporan keuangan periode tertentu.
Dalam konteks ini, ketentuan ruang lingkup fee dan jadwal dalam kontrak audit perlu dibaca sebagai satu paket. Ruang lingkup yang luas tetapi fee dan jadwalnya terlalu sempit biasanya akan menciptakan tekanan di tengah proses audit.
Ruang lingkup juga perlu menjelaskan batas layanan. Audit laporan keuangan berbeda dari jasa penyusunan laporan, konsultasi pajak, review terbatas, atau prosedur yang disepakati. Jika perusahaan berharap auditor membantu merapikan pembukuan, kontrak perlu memisahkan secara jelas mana pekerjaan audit dan mana jasa non-audit, agar independensi tetap terjaga.
Tanggung Jawab Manajemen Tidak Bisa Dialihkan ke Auditor
Salah satu kesalahan umum adalah menganggap auditor bertanggung jawab atas seluruh isi laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab manajemen. Auditor bertugas memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan opini atas laporan tersebut.
SA 210 menegaskan bahwa kontrak audit perlu memuat tanggung jawab manajemen dan auditor secara jelas. Sementara itu, SA 580 mengatur pentingnya representasi tertulis dari manajemen dalam audit laporan keuangan.
Di lapangan, poin ini penting karena auditor akan meminta data, klarifikasi, konfirmasi, dan management representation letter. Jika manajemen tidak siap menyediakan data atau akses kepada personel kunci, audit bisa tertunda. Karena itu, kontrak sebaiknya menyebutkan kewajiban perusahaan untuk menyediakan dokumen, akses sistem, daftar piutang, daftar utang, kontrak penting, notulen rapat, rekonsiliasi, dan informasi lain yang relevan.
Fee Audit Perlu Transparan, tetapi Jangan Hanya Cari yang Termurah
Fee audit harus dibaca secara realistis. Perusahaan tentu perlu memperhatikan anggaran, tetapi memilih KAP semata karena harga paling rendah dapat menjadi keputusan yang berisiko. Audit membutuhkan waktu partner, manajer, senior auditor, staf, metode kerja, dan pengendalian mutu.
UU Nomor 5 Tahun 2011 mengatur profesi Akuntan Publik sebagai profesi yang memiliki dasar hukum khusus di Indonesia. Selain itu, PMK 186/PMK.01/2021 mengatur pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik.
Karena audit adalah jasa profesional, fee sebaiknya dikaitkan dengan kompleksitas bisnis, jumlah transaksi, jumlah lokasi, kualitas pembukuan, kebutuhan konsolidasi, risiko industri, dan tenggat pelaporan. Kontrak juga perlu menjelaskan apakah fee sudah mencakup biaya perjalanan, kunjungan cabang, pajak, rapat tambahan, atau pekerjaan di luar ruang lingkup awal.
Jadwal Audit Harus Realistis dan Mengikat Kedua Pihak
Jadwal audit bukan hanya tanggal mulai dan tanggal laporan terbit. Jadwal yang baik mencakup waktu kick-off meeting, permintaan data awal, fieldwork, diskusi temuan, penyelesaian penyesuaian, penerbitan draf laporan, hingga target laporan final.
SA 300 menekankan perencanaan audit atas laporan keuangan, sedangkan SA 315 berkaitan dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material.
Artinya, perusahaan tidak bisa menyerahkan semua dokumen menjelang tenggat lalu berharap laporan auditor selesai dalam waktu singkat. Kontrak perlu memuat jadwal penyediaan data oleh klien dan konsekuensi jika data terlambat. Ini membantu menjaga disiplin kedua belah pihak.
Bentuk Laporan dan Batas Ekspektasi Harus Dijelaskan
Kontrak audit juga perlu menjelaskan bentuk keluaran pekerjaan. Umumnya, keluaran utama adalah laporan auditor independen atas laporan keuangan. Namun, perusahaan sering berharap ada management letter, daftar temuan, atau rekomendasi perbaikan pengendalian internal.
Ekspektasi seperti ini perlu ditulis. SA 265 sendiri mengatur pengomunikasian defisiensi pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen.
Selain itu, kontrak perlu menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan auditor dapat berbeda dari ekspektasi awal jika auditor menemukan kondisi tertentu. Misalnya, terdapat pembatasan ruang lingkup, ketidakcukupan bukti, masalah going concern, atau salah saji material yang tidak dikoreksi.
Kerahasiaan, Akses Data, dan Dokumentasi Perlu Aman
Audit membutuhkan akses terhadap informasi sensitif, mulai dari laporan keuangan, kontrak, data karyawan, daftar pelanggan, pinjaman, hingga sengketa hukum. Karena itu, klausul kerahasiaan wajib dibaca dengan teliti.
Perusahaan juga perlu memastikan bagaimana data dibagikan. Apakah menggunakan cloud folder, surat resmi, akses sistem, atau pengiriman fisik. Di sisi auditor, SA 230 mengatur kewajiban penyusunan dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan.
Klausul ini penting karena auditor membutuhkan working papers, sementara perusahaan membutuhkan jaminan bahwa data tidak digunakan di luar tujuan perikatan. Untuk bisnis yang memiliki data pelanggan atau informasi strategis, bagian ini tidak boleh dianggap formalitas.
FAQ Seputar Kontrak Audit Laporan Keuangan
Apakah kontrak audit sama dengan surat penawaran?
Tidak selalu. Surat penawaran biasanya menjelaskan cakupan umum dan biaya awal. Kontrak atau surat perikatan audit seharusnya memuat kesepakatan yang lebih mengikat, termasuk ruang lingkup, tanggung jawab, jadwal, keluaran, dan batas pekerjaan.
Apakah perusahaan boleh menawar fee audit?
Boleh, tetapi negosiasi sebaiknya tetap mempertimbangkan kompleksitas audit. Fee yang terlalu rendah dapat membuat alokasi waktu dan sumber daya menjadi tidak memadai, terutama jika transaksi perusahaan kompleks atau data belum rapi.
Kapan kontrak audit sebaiknya ditandatangani?
Idealnya sebelum pekerjaan audit dimulai. Jika audit dimulai tanpa kesepakatan tertulis yang jelas, risiko salah paham akan lebih besar, terutama terkait dokumen, jadwal, tambahan pekerjaan, dan bentuk laporan.
Apakah auditor pasti menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian?
Tidak. Opini auditor bergantung pada hasil audit, kecukupan bukti, dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Karena itu, kontrak audit sebaiknya tidak menjanjikan jenis opini tertentu.
Kesimpulan: Kontrak Audit yang Baik Melindungi Perusahaan dan Auditor
Kontrak audit laporan keuangan yang baik membantu perusahaan menghindari ketidakjelasan sejak awal. Dokumen ini harus menjelaskan ruang lingkup, tanggung jawab, fee, jadwal, akses data, bentuk laporan, kerahasiaan, serta kondisi yang dapat memengaruhi proses dan hasil audit.
Bagi perusahaan yang sedang memilih KAP, membaca kontrak audit secara detail merupakan langkah penting sebelum perikatan dimulai. Jangan hanya melihat harga dan reputasi. Periksa apakah klausulnya sudah selaras dengan kebutuhan bisnis, standar audit, dan kapasitas internal perusahaan.
Ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut terkait kesiapan kontrak audit laporan keuangan perusahaan Anda? Tim profesional dapat membantu meninjau ruang lingkup, jadwal, kebutuhan dokumen, dan risiko perikatan agar proses audit berjalan lebih terarah sejak awal.